ILO Regional Workshop on Communication: Tools and skills for mobilzing and organizing workers
AUS AID Audiensi dengan PB PGRI
Suara Guru - Jakarta. Dengan tujuan mempererat hubungan Indonesia dan
Australia, lembaga nirlaba AUS AID mengadakan kunjungan ke Gedung Guru
Indonesia untuk bertemu jajaran Pengurus Besar PGRI membahas tentang
dunia pendidikan Indonesia serta berbagai kerjasama yang dapat
dijalankan di masa yang akan datang. Hadir dalam pertemuan ini dari PB
PGRI, Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo, Sekjen PB PGRI Muhammad Qudrat
Nugraha, Ketua PB PGRI Unifah Rosyidi, Ketua PB PGRI Sugito, Ketua PB
PGRI Didi Suprijadi, Ketua PB PGRI Sahiri Hermawan, Wakil Sekjen PB PGRI
Dian Mahsunah, serta Sekdep Hubungan Luar Negeri Warnoto. TYS
PB PGRI : Pemerintah Masih Jauh dari Harapan
Suara Guru – Jakarta. Menanggapi berbagai macam persoalan terkini
yang berlangsung hingga kini khususnya dibidang pendidikan, PB PGRI
(pengurus besar persatuan guru republik indonesia) merasa langkah
pemerintah dalam membenahi sistem pendidikan masih jauh dari harapan.
Setidaknya hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Departemen Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat PB PGRI Mohammad Abduhzen pada konferensi pers
yang diadakan pada kami, 9 april 2015 di Gedung Guru Indonesia. Ia
menyebutkan setidaknya ada 3 (tiga) permasalahan :
Pertama, bagaimana menafsirkan makna mencerdaskan kehidupan bangsa
dalam implementasi pendidikan di indonesia. Kedua, Heboh paham
radikalisme, penangkapan beberapa kelompok terduga teroris, latihan
perang-perangan di poso yang diharapkan dapat menangkap gembong teroris
Santoso dan ditutup dengan penutupan 16 (enam belas) situs yang
disinyalir berpaham radikal. Bagaimana pendidikan kebangasaan di
indonesia, padahal Indonesia dikenal dengan negara yang plural. Ketiga,
Pendidikan kebangsaan tentang tanggung jawab kita terhadap pemerintah.
Selain itu, Abduzen juga menyoroti masih adanya UN yang merupakan
kebijakan yang “basa-basi”. Ia mengutarakan seharusnya pemerintah dalam
rangka melaksanakan ujian semacam UN mengacu kepada undang-undang, yang
hanya menilai evaluasi hasil belajar dan pengendalian mutu. TYS
